Bulan: Mei 2024

Indonesia Komitmen Kurangi Emisi GRK, Net Zero Emission pada 2060

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mencapai Net Zero Emission (NZE) berdasarkan kondisi dan kemampuan nasional pada tahun 2060 atau 2070-an. Indonesia telah menerbitkan Enhanced National Determined Contribution (ENDC) yang akan semakin mengurangi emisi pada sektor energy. Hal itu dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam  siaran pers, pada …

Indonesia Komitmen Kurangi Emisi GRK, Net Zero Emission pada 2060 Selengkapnya »

Hadirkan Carbon Talk, Dorong Keberlanjutan Lingkungan

Sebagai komitmen mendukung realisasi keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam pengurangan emisi, PT SUCOFINDO mengadakan web seminar (webinar) Carbon (Cerita Bersama SUCOFINDO) yang diikuti oleh para pelaku usaha secara online. “Kegiatan ini juga merupakan rangkaian menuju perhelatan Environmental, Social, and Innovation Awards (ENSIA) yang sejalan dengan dukungan terhadap program Proper oleh KLHK. Kami sadari bahwa untuk merealisasikan …

Hadirkan Carbon Talk, Dorong Keberlanjutan Lingkungan Selengkapnya »

Carbon Governance Jadi Regulasi Perdagangan Karbon Diikuti Publik

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan, carbon governance kunci perdagangan karbon. Carbon governance menjadi penting dengan elemen dan penerapannya yang perlu menjadi perhatian bagi semua. “Carbon governance merupakan instrumen koherensi aktualisasi pelaku bisnis dan pemerintah dalam proses yang diketahui secara terang dan dapat diikuti dengan baik oleh publik. Penerapan Carbon Governance akan menempatkan secara tepat …

Carbon Governance Jadi Regulasi Perdagangan Karbon Diikuti Publik Selengkapnya »

Begini Peraturan Pelaksanaan Perdagangan Nilai Ekonomi Karbon

Mengenai regulasi perdagangan karbon, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 telah mengatur tentang Nilai Ekonomi Karbon dan tata cara teknisnya juga telah diatur dalam aturan pelaksanaan dengan Peraturan Menteri LHK. Dalam Perpres 98 telah diatur tata cara perdagangan karbon baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar …

Begini Peraturan Pelaksanaan Perdagangan Nilai Ekonomi Karbon Selengkapnya »

MenLHK: Perdagangan Karbon Diatur Pondasi Governance & Kedaulatan Negara

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, menegaskan pemerintah telah mengatur perdagangan karbon demi menjaga kedaulatan negara. Selain itu aturan yang tegas diperlukan untuk menghindari adanya green washing serta “karbon hantu” “Saya tegaskan bahwa informasi yang dipaparkan oleh Chairman of KADIN Netzero Hub pada forum bisnis mengenai perdagangan karbon, menggambarkan adanya penyesatan informasi yang …

MenLHK: Perdagangan Karbon Diatur Pondasi Governance & Kedaulatan Negara Selengkapnya »