VISI KAMI
Menjadi salah satu konsultan yang handal dan terpercaya dalam bidang dekarbonisasi di Indonesia
MISI KAMI
Berkontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan dan mempercepat jalan menuju Karbon Netral dan Emisi Net Zero
DEKARBON menawarkan layanan di bidang Karbon dan Energi yang menyeluruh untuk menurunkan Jejak Karbon secara berkelanjutan
JEJAK KARBON
- Analisa Jejak Karbon
- Perhitungan Emisi Karbon
- Konsultasi mengenai strategi penurunan emisi
- Pelatihan dan kajian tentang Jejak Karbon
PASAR KARBON
- Sertifikasi Karbon Netral
- Kajian tentang kebijakan Nilai Ekonomi Karbon
- Konsultasi pajak karbon dan/atau perdagangan karbon
- Perdagangan Karbon untuk pasar wajib (compliance) / sukarela
OFFSET KARBON
- Studi kelayakan implementasi energi terbarukan
- Studi kelayakan konservasi energi
- Pengembangan konsep & dokumentasi Proyek Offset
- Pelatihan dalam mengidentifikasi Proyek Offset yang berpotensi
STRATEGI PERUBAHAN IKLIM & KEBERLANJUTAN
- Konsultasi tentang isu Perubahan Iklim dan Keberlanjutan
- Kajian mengenai ESG (Environment, Social, Governance)
- Kajian dampak Perubahan Iklim dan kebijakan terkait
- Pemantauan Pelaporan dan Verifikasi (MRV)
Articles
|
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, pada Kamis (4/6/2026) hari ini. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi… |
|
Peningkatan aktivitas mobilitas masyarakat berimbas langsung pada tingginya jejak karbon nasional. Sektor transportasi menyumbang 150 juta ton emisi CO₂, dengan 73 persennya disumbang oleh 166 juta unit kendaraan bermotor (Katadata, 2024). Kondisi ini menjadi tantangan berat dalam menyukseskan agenda dekarbonisasi. Guna menjawabnya, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk mempercepat transisi menuju kota rendah karbon. Merespons… |
|
Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Suhendra Wiriadinata mengatakan bahwa APKI mendukung pengembangan pasar karbon kehutanan, seiring dengan memperkuat daya saing. Industri pulp dan kertas Indonesia menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan pasar karbon kehutanan yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi. Dukungan tersebut disampaikan dalam Business Forum on Carbon Market yang digelar di New York, Amerika Serikat,… |
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, pada Kamis (4/6/2026) hari ini. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi…
Peningkatan aktivitas mobilitas masyarakat berimbas langsung pada tingginya jejak karbon nasional. Sektor transportasi menyumbang 150 juta ton emisi CO₂, dengan 73 persennya disumbang oleh 166 juta unit kendaraan bermotor (Katadata, 2024). Kondisi ini menjadi tantangan berat dalam menyukseskan agenda dekarbonisasi. Guna menjawabnya, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk mempercepat transisi menuju kota rendah karbon. Merespons…
Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Suhendra Wiriadinata mengatakan bahwa APKI mendukung pengembangan pasar karbon kehutanan, seiring dengan memperkuat daya saing. Industri pulp dan kertas Indonesia menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan pasar karbon kehutanan yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi. Dukungan tersebut disampaikan dalam Business Forum on Carbon Market yang digelar di New York, Amerika Serikat,…