news

Tiga Perusahaan PBPH Dapat Persetujuan Menhut untuk Empat Proyek Hutan Soal Perdagangan Karbon

Tiga perusahaan PBPH mendapat persetujuan Menhut untuk empat proyek hutan soal perdagangan karbon dengan potensi sekitar 31 juta ton CO₂e resmi memperoleh persetujuan perdagangan karbon dari Menteri Kehutanan. Hal itu menandai implementasi pertama kebijakan perdagangan karbon kehutanan Indonesia menjelang peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 mendatang. Empat proyek yang memperoleh persetujuan […]

Tiga Perusahaan PBPH Dapat Persetujuan Menhut untuk Empat Proyek Hutan Soal Perdagangan Karbon Read More »

Kamis 9 Juli 2026 Sistem Registrasi Unit Karbon Segera Diluncurkan, Kerjasama dengan IETA

Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) siap diluncurkan pada pekan ini, Kamis 9 Juli 2026.  SRUK sendiri dirancang sebagai infrastruktur utama pasar karbon nasional untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar, sekaligus memberikan kepastian yang lebih besar bagi para pengembang proyek dan investor global. Hal itu diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan mengklaim bahwa perdagangan

Kamis 9 Juli 2026 Sistem Registrasi Unit Karbon Segera Diluncurkan, Kerjasama dengan IETA Read More »

Menakar Kesiapan Indonesia Merilis Resmi Pasar Karbon pada Juli 2026

Menakar kesiapan Indonesia merilis resmi pasar karbon pada Juli 2026 mendatang. Pasalnya, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengakui kesiapan Indonesia jelang rilis resmi pasar karbon pada awal bulan Juli 2026 mendatang.  Hal itu disampaikannya pada Kamis (25/6/2026) kemarin dalam The Coalition Senior Representatives Meeting di ajang London Climate Action Week. Dihadapan para pemimpin dan delegasi

Menakar Kesiapan Indonesia Merilis Resmi Pasar Karbon pada Juli 2026 Read More »

RUU Perubahan UU P2SK Disahkan Jadi Undang-Undang, Beri Kewenangan OJK Mengatur Bursa Karbon

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, pada Kamis (4/6/2026) hari ini. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi

RUU Perubahan UU P2SK Disahkan Jadi Undang-Undang, Beri Kewenangan OJK Mengatur Bursa Karbon Read More »

Gandeng Pakar Global Industri, Universitas Pertamina Bedah Solusi Kota Hijau dan Jejak Karbon

Peningkatan aktivitas mobilitas masyarakat berimbas langsung pada tingginya jejak karbon nasional. Sektor transportasi menyumbang 150 juta ton emisi CO₂, dengan 73 persennya disumbang oleh 166 juta unit kendaraan bermotor (Katadata, 2024). Kondisi ini menjadi tantangan berat dalam menyukseskan agenda dekarbonisasi. Guna menjawabnya, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk mempercepat transisi menuju kota rendah karbon. Merespons

Gandeng Pakar Global Industri, Universitas Pertamina Bedah Solusi Kota Hijau dan Jejak Karbon Read More »

Suhendra Wiriadinata: APKI Dukung Pengembangan Pasar Karbon Kehutanan, Perkuat Daya Saing

Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Suhendra Wiriadinata mengatakan bahwa APKI mendukung pengembangan pasar karbon kehutanan, seiring dengan memperkuat daya saing. Industri pulp dan kertas Indonesia menyatakan kesiapan untuk mendukung pengembangan pasar karbon kehutanan yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi. Dukungan tersebut disampaikan dalam Business Forum on Carbon Market yang digelar di New York, Amerika Serikat,

Suhendra Wiriadinata: APKI Dukung Pengembangan Pasar Karbon Kehutanan, Perkuat Daya Saing Read More »

APP Group, Maksimalkan Kurangi Emisi Sebanyak Mungkin, Menggunakan Proporsi Energi Terbarukan

Asia Pulp and Paper (APP) Group memaksimalkan mengurangi emisi sebanyak mungkin, menggunakan proporsi energi terbarukan. Polusi udara tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia akan tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi kelestarian lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil dan biomassa menghasilkan karbon hitam, komponen yang berkontribusi pada kenaikan suhu global dan memperparah perubahan iklim. “Di APP, kami

APP Group, Maksimalkan Kurangi Emisi Sebanyak Mungkin, Menggunakan Proporsi Energi Terbarukan Read More »

Eniya: Pengujian B50 Belum Ada Rujukan Serupa di Dunia, Indonesia Bakal Diterapkan 1 Juli 2026

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengungkapkan, pengujian B50 ini dilakukan secara mandiri karena belum ada rujukan serupa di dunia. Pemerintah secara intensif melakukan tinjauan teknis setiap minggu terhadap seluruh sektor yang menjalankan pengujian sejak 9 Desember lalu “Pengujian B50 ini tidak ada rujukan di dunia, sehingga

Eniya: Pengujian B50 Belum Ada Rujukan Serupa di Dunia, Indonesia Bakal Diterapkan 1 Juli 2026 Read More »

Bidik Dana Hijau Global, Kementan Genjot Ekonomi Karbon Pertanian

Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor pertanian untuk menangkap peluang pendanaan global. Di tengah terbukanya pasar karbon internasional, pemerintah membidik aliran investasi hijau sebagai sumber pembiayaan baru. Hanya saja, risiko implementasi di level tapak masih membayangi efektivitas kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dalam Rapat Kerja bersama Komisi

Bidik Dana Hijau Global, Kementan Genjot Ekonomi Karbon Pertanian Read More »

Membudayakan Inovasi di APP, Tiga Pilar Besar, Berkelanjutan Roadmap Vision 2030 untuk Netral Karbon

Asia Pulp and Paper (APP) Sinarmas mengadopsi definisi yang lebih luas untuk mencakup tiga pilar besar, yaitu People, Product and Forest di bawah Sustainability Roadmap Vision 2030. “Kami memilih untuk mengambil cakupan yang lebih luas. Produk kami menjangkau pelanggan dan konsumen di 150 negara. Dan sementara banyak yang berpendapat bahwa kertas hanyalah benda biasa dan

Membudayakan Inovasi di APP, Tiga Pilar Besar, Berkelanjutan Roadmap Vision 2030 untuk Netral Karbon Read More »